Kulonprogo bukanlah daerah yang jadi sorotan media, seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, pun tidak sepopuler Ahok, Risma, atau Kang Emil.
Walau tanpa sorot media, Hasto Wardoyo, telah meletakkan spirit kemandirian sebuah bangsa. Ia mengajak warganya keluar dari kemiskinan, dengan kekuatan sendiri. Hasto memberi teladan dalam senyapnya publikasi.
Ia memulai dengan gerakan "Bela dan Beli Kulonprogo". Antara lain, dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pelajar dan PNS di sana mengenakan seragam batik geblek renteng, batik khas Kulonprogo, pada hari tertentu. Ternyata, dengan jumlah 80.000 pelajar dan 8.000 PNS, kebijakan ini mampu mendongkrak industri batik lokal. Sentra kerajinan batik tumbuh pesat, dari cuma dua menjadi 50-an. Seribuan perajin batik Kulonprogo yang biasanya bekerja di Yogyakarta, kini bisa bekerja di Kulonprogo. Uang ratusan miliar rupiah dari usaha kecil ini berputar di Kulonprogo. Puryanto, seorang pengusaha batik di desa Ngentarejo, mengaku omzetnya meningkat. Bahkan pernah hingga mencapai 500 persen.
Hasto, yang menjabat Bupati sejak 2011, juga berusaha menjamin pendapatan petani lokal, dengan mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulonprogo, 10 kilogram per bulan. Bahkan beras raskin yang dikelola Bulog setempat, kini menggunakan beras produksi petani Kulonprogo.
Sang Bupati yang juga dokter spesialis kandungan ini juga membuat PDAM mengembangkan usaha, dengan memprodusi air kemasan merk AirKu (Air Kulonprogo). Selain menyumbangkan PAD, keberadaan air kemasan ini membangkitkan kebanggan warga setempat dengan mengkonsumsi air produk sendiri. AirKu kini menguasai seperempat ceruk pasar air kemasan di Kulonprogo. Anto, staf PDAM setempat, menuturkan, kini jumlah permintaan lebih besar dari produksi. Karena itu, volume produksi AirKu akan segera ditingkatkan.
Berbagai kebijakan lewat program Bela dan Beli, ternyata mampu menurunkan angka kemisikinan di Kulonptogo, dari 22,54 persen pada 2013 menjadi 16,74 persen pada 2014 (data Bappeda).
Oh ya, jika Anda ke Kulonprogo, Anda tidak akan menemukan papan iklan rokok. Pemerintah Kulonprogo juga menolak sponsor dari perusahaan rokok. Kebijakan ini memang mengurangi pendapatan daerah. Namum, memimpin daerah bukan cuma soal menggenjot pendapatan, tapi menempatkan posisi moral yang memihak rakyat. Dalam hal ini, membela hak kesehatan rakyat.
Bupati yang lulusan UGM ini juga memberlakukan Universal Coverage dalam pelayanan kesehatan, di mana Pemkab Kulonprogo menanggung biaya kesehatan warganya Rp 5 juta per orang.
Untuk mengimbangi program Universal Coverage, RSUD Wates Kulonprogo memberlakukan layanan tanpa kelas. Artinya, ketika kelas 3 penuh, pasien miskin bisa dirawat di kelas 2, kelas 1, bahkan VIP.
Sekali lagi, berbagai kebijakan populis ini dijalankan tanpa banyak sorot media.
by :Anton Bahtiar Rifa'i
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153787242543094&set=pcb.10153787242818094&type=3
